SIAK,(CHANNEL24.CO.ID) – Deru pembangunan di tingkat desa atau kampung yang sempat menjadi primadona di Kabupaten Siak kini dinilai mulai meredup. Sejumlah kepala desa (kades)—atau yang akrab disapa sebagai Penghulu di wilayah ini—mulai mengeluhkan mandeknya berbagai program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
Kondisi ini disebut-sebut berbanding terbalik dengan era kepemimpinan sebelumnya. Saat Kabupaten Siak dinakhodai oleh Syamsuar dan kemudian dilanjutkan oleh Alfedri, ritme pembangunan di tiap kecamatan dirasa jauh lebih agresif. Alokasi anggaran dan perhatian pemerintah daerah kala itu dinilai mampu merangsang pertumbuhan kawasan pedesaan secara merata.
Namun, di bawah nakhoda Bupati Siak saat ini, Afni Z, dinamika pemerintahan justru diwarnai oleh riak-riak ketidakpuasan dari arus bawah. Banyak kepala desa yang secara terbuka maupun tersirat mengaku kewalahan menghadapi mandeknya koordinasi pencairan dana desa dan minimnya stimulus program dari kabupaten.
”Kami seperti jalan di tempat. Dulu, komunikasi antara bupati dan desa sangat cair, sehingga masalah di lapangan cepat selesai. Sekarang, jangankan pembangunan fisik baru, untuk merawat fasilitas yang ada saja kami harus memutar otak karena keterbatasan dukungan,” ujar salah seorang kades/ penghulu di salah satu Kampung / Desa yang meminta namanya tidak disebutkan, Kamis (11/6/2026).
Keresahan para perangkat desa ini kian memuncak lantaran respons dari pucuk pimpinan daerah dinilai kurang solutif. Alih-alih memberikan terobosan di tengah defisit atau penataan anggaran, Bupati Afni Z dianggap lebih sering melontarkan keluhan terkait beban warisan masa lalu dan keterbatasan fiskal daerah dalam berbagai forum resmi.
Sikap defensif yang ditunjukkan oleh orang nomor satu di Siak tersebut dinilai publik justru memperpanjang kebuntuan. Para kades mengeluhkan bahwa energi pemerintah daerah habis untuk memperdebatkan kendala, bukannya mengeksekusi kebijakan taktis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa di tiap kecamatan.
Pengamat kebijakan publik daerah menilai, jika harmonisasi antara bupati dan jajaran pemerintahan desa tidak segera dibenahi, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Siak diprediksi akan semakin melebar. Menurunnya gairah pembangunan di tingkat tapak ini dikhawatirkan dapat memicu penurunan daya beli dan melambatnya roda ekonomi makro di Kabupaten Siak.
LAPORAN: MASRONI
