SIAK,(CHANNE.24.CO.ID) – Dugaan ketidakberesan dalam proyek pengadaan sewa (rental) mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, anggaran tahun 2025 di bawah ke Pemimpinan Bupati Siak, Afni Z.
Tokoh masyarakat Siak, Irvan Gunawan, secara terbuka mendesak pemerintah daerah untuk bersikap jujur dan transparan terkait polemik alamat perusahaan penyedia jasa yang dinilai sarat akan unsur pembohongan publik.
Kasus yang melibatkan pengadaan sekitar 72 unit mobil dinas dengan anggaran fantastis mencapai lebih dari Rp 7 miliar per tahun ini, dinilai mulai meresahkan warga. Irvan meminta Pemkab Siak segera menuntaskan isu miring terkait legalitas dan domisili sang kontraktor sebelum bola liar spekulasi menggelinding terlalu jauh.
”Jika benar katakan benar, jika salah katakan salah! Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini uang rakyat, anggarannya di atas 7 miliar rupiah untuk ± 60 unit mobil. Jangan sampai masalah alamat penyedia ini menjadi polemik berkepanjangan dan menjadi bukti nyata adanya pembohongan publik!” tegas Irvan Gunawan pada channe24, saat diwawancarai langsung, Senin(29/6/2026)
Sentil Bupati Afni: Jangan Biarkan Rakyat Curiga di Tengah Kasus Hukum Mantan Pejabat.
Irvan juga memberikan peringatan keras kepada Bupati Siak, Afni, agar tidak mengabaikan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Terlebih lagi, atmosfer sosial dan penegakan hukum di Siak saat ini sedang berada dalam tensi tinggi menyusul adanya proses hukum yang tengah menjerat mantan pejabat teras Siak.
Menurut Irvan, ketidakjelasan informasi dari pemerintah hanya akan membuat masyarakat semakin bingung dan memicu mosi tidak percaya kepada kepemimpinan yang sekarang.
”Kepada Bupati Afni, hal ini jangan dibiarkan menjadi spekulasi negatif yang liar di tengah masyarakat. Ingat, saat ini mantan pejabat ULP Siak sedang dalam proses hukum. Jangan bikin masyarakat makin gelisah, bingung, dan menaruh curiga!” cetus Irvan mengingatkan.
Di akhir pernyataannya, Irvan menegaskan bahwa kritik keras yang dilayangkannya ini semata-mata demi menjaga Kabupaten Siak tetap dalam kondisi yang kondusif, aman, dan bersih dari praktik-praktik yang mencurigakan. Pemkab Siak dituntut segera memberikan klarifikasi hitam di atas putih agar kepercayaan publik tidak runtuh.
Laporan: Masroni
