SIAK,(CHANNEL24.CO.ID) — Genap 100 hari berlalu sejak jajaran direksi baru PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) resmi dilantik oleh Bupati Siak. Namun, napas baru yang diharapkan mampu menghidupkan kembali tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut justru terasa jalan di tempat.
Berbagai janji manis terkait akselerasi bisnis dan pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah itu dinilai menguap begitu saja. Alih-alih menyajikan terobosan strategis untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), publik justru dihadapkan pada manajemen yang minim aksi nyata.
Selama lebih dari tiga bulan memegang kendali, para petinggi baru PT KITB dinilai gagal menangkap urgensi pembuktian di awal masa jabatan. Perusahaan yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi pesisir Siak ini terkesan sekadar mengulang ritme kerja lama yang lamban.
Kritik tajam pun mengalir deras dari masyarakat. Rotasi kepemimpinan yang lalu dinilai publik tidak lebih dari sekadar pergeseran posisi tanpa visi yang matang. PT KITB dinilai gagal memanfaatkan momentum emas “100 hari kerja” untuk membuka sumbatan investasi dan menunjukkan kelas manajemen yang profesional.
”Seratus hari itu waktu yang sangat cukup untuk menunjukkan arah angin perahu ini hendak berlayar. Tapi yang kita lihat sekarang, direksi baru justru seperti penumpang yang bingung mencari kemudi. Jangankan membawa investor kelas atas, menyusun peta jalan yang solid saja tidak kelihatan,” ujar Hendra, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Siak, kepada Channel24, Sabtu (15/8/2026).
Ketidakjelasan arah ini kian memicu skeptisisme di tengah masyarakat. Harapan agar PT KITB mampu melepaskan diri dari ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertransformasi menjadi BUMD mandiri terasa semakin jauh dari kenyataan.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan proses seleksi serta kredibilitas para direksi, menyusul belum adanya indikator kinerja utama (Key Performance Indicators / KPI) yang menunjukkan progres positif.
”Bupati Siak harus berani mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Jangan sampai BUMD ini hanya menjadi beban daerah. Jika 100 hari pertama saja sudah bernilai merah, bagaimana kita bisa berharap pada sisa masa jabatan mereka?” tambah Hendra.
Menanggapi keresahan tersebut, langkah konkret segera diambil oleh DPRD Siak. Lembaga legislatif ini menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap seluruh jajaran direksi PT KITB untuk menghadiri rapat evaluasi khusus di Gedung DPRD Siak. Langkah ini merupakan respons cepat atas desakan publik yang menilai manajemen baru gagal memanfaatkan momentum awal kepemimpinan dan berpotensi membebani keuangan daerah.
Pimpinan dewan menegaskan bahwa periode 100 hari kerja seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi manajemen BUMD untuk memaparkan visi strategis, menggaet investor, serta menghadirkan inovasi konkret, bukan justru menunjukkan indikasi stagnasi.
”Kami mengapresiasi masyarakat yang terus mengawal isu ini. Terkait keluhan publik dan stagnasi kinerja 100 hari PT KITB, dalam waktu dekat kami pastikan DPRD Siak akan memanggil seluruh direksi. Kami ingin mendengar langsung pertanggungjawaban mereka dan mengevaluasi apa sebenarnya yang sudah diperbuat,” tegas Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, kepada Channel24.
Laporan: MASRONI
